Menjegal Politik Di Hulu

Beberapa minggu terakhir ini, untuk kesekian kali publik disuguhkan polemik antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sikap Kejagung yang enggan menindaklanjuti hasil laporan penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan dalam kasus Penculikan Aktivis dan Orang Hilang, menjadi muara masalah. Alasannya, harus ada dulu Pengadilan HAM Ad Hoc oleh Keputusan Presiden (Kepres), baru penyidikan bisa berjalan. Pasal 43 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menjadi rujukan Kejagung. Polemik ini menggulirkan pro-kontra di tengah publik. Kalangan aktivis HAM angkat suara. Mengecam sikap Kejagung. Pemerintah tak mau ketinggalan. Juru Bicara Presiden dan Menteri Sekretaris Negara, ikut berkomentar. Nadanya sama. Diplomatis nan merisaukan.

Penggusuran Di Pedongkelan

Kasus penggusuran di Pedongkelan memperlihatkan bahwa kebijakan negara masih belum berpihak pada rakyat kecil. Sebaliknya, berpihak pada kepentingan modal. Kondisi ini semakin memperjelas tentang kondisi hukum kita yang mencitrakan politik pasar. Di mana pemenuhan keadilan hukum warga negara disandarkan pada daya beli. Semakin rendah ekonomi masyakat, maka semakin keadilan hukum jauh untuk dinikmati. Ini terjadi pada fenomena kasus Pedongkelan dan banyak kasus-kasus lainnya yang serupa.

Menghirup Kenangan di Pantai Seminyak-Kuta

Delapan tahun terlewati sejak terakhir kali saya menginjakkan kaki di Bali, tanah penuh pesona yang selalu terpatri di benak sebagai simbol keindahan wisata Indonesia. Saat itu, pada tanggal 16 Maret 2000, saya menyusuri pulau ini melalui jalur darat. Setiap jengkal perjalanan, dari Gilimanuk hingga Denpasar, seperti sebuah pengantar yang perlahan-lahan membuka tabir misteri keindahan Bali, aroma tanah dan suara lautan yang bergema di antara bayangan pegunungan dan pantai.

Namun, kali ini perjalanan saya sedikit berbeda. Datang dengan pesawat pada malam hari, suasana hangat di terminal pagi Bali yang dulu saya kenang, kini digantikan oleh gemerlap lampu bandara di malam gelap. Kesan yang ada tidak sekuat dulu, tidak begitu dalam. Hingga akhirnya pagi datang, dan saya terbangun dengan pemandangan pasir putih dan suara ombak yang tenang menghampiri Pantai Seminyak-Kuta.

Kliping Berita: Terkait Peradilan terhadap Bersihar Lubis

Sabtu, 24-11-2007

*hisar hasibuan/rel

MedanBisnis – Medan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasional menyesalkan aparat penegak hukum yang menggunakan pasal Haatzai Artikelen tentang penghinaan terhadap penguasa, untuk mengadili jurnalis sekaligus kolumnis senior, Bersihar Lubis.

Demikian siaran pers yang diterima MedanBisnis, Jumat (23/11). Dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua Badan Pengurus Syamsuddin Radjab dan Advokat Publik Irfan Fahmi disebutkan, Bersihar saat ini sedang menghadapi vonis di Pengadilan Negeri (PN) Depok dengan nomor perkara Reg. Per No PDM-20/Depok/08/2007, karena telah membuat tulisan yang dianggap menghina Kejaksaan Agung.

Selamat Datang Advokat Muda...!

Pada 7 Agustus 2007, sekitar 770-an orang calon advokat dilantik oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan mengucapkan sumpah advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Kegiatannya dilaksanakan di gedung Aula Serba Guna Senayan. Di antara calon advokat yang dilantik itu, adalah termasuk saya di dalamnya. 

Berdasarkan undangan, acara pelantikan dimulai sekitar jam 9 pagi. Jam 7 pagi saya berangkat dari rumah. Di jalan ternyata macet. Dengan ngebut selap-selip naik kuda besi, akhirnya tiba juga jam 08.30. Nyatanya, acara molor sampe jam 10.30. Aduh, capek sekali. Lebih capek lagi, ketika ngantri ambil surat pengangkatan dan kartu advokat.