Mengungkap Kisah di Balik Miranda Rule: Sebuah Review Film Miranda’s Victim (2023)

Sebagian besar mahasiswa hukum atau bahkan orang awam di Indonesia mungkin pernah mendengar istilah Miranda Rule atau Miranda Rights, hak yang diberikan kepada tersangka di Amerika ketika ditangkap oleh pihak berwenang. Namun, tak banyak yang tahu cerita penuh emosi dan kontroversi yang melatari lahirnya hak tersebut. 

Miranda’s Victim (2023), film garapan Michelle Danner, mengajak kita menyelami kisah nyata Patricia "Trish" Weir yang menjadi korban kekerasan seksual dan, lebih dari itu, korban sistem hukum yang awalnya abai terhadap hak-hak korban demi melindungi hak-hak tersangka. Dengan latar 1960-an yang sarat akan perubahan sosial dan hukum, film ini mendalami konflik hukum yang melebar hingga sidang Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang akhirnya melahirkan aturan Miranda Rights. 

Mari kita tengok bagaimana film ini menghadirkan drama emosi dan perdebatan hukum yang pelik.

Alur Cerita: Trish di Persimpangan Keadilan

Film ini membawa kita ke tahun 1963, di mana Trish Weir (diperankan oleh Abigail Breslin) mengalami tragedi kelam yang mengantarnya pada trauma seumur hidup. Ketika ia mengajukan tuntutan hukum terhadap pelakunya, Ernesto Miranda, ia mendapati sistem hukum yang terasa lebih condong pada tersangka ketimbang korban. Miranda, yang semula mengakui seluruh kejahatan yang dituduhkan padanya, malah mendalihkan bahwa haknya sebagai tersangka telah dilanggar. Kala itu memang tidak ada ketentuan yang menetapkan bahwa pihak kepolisian wajib terlebih dahulu untuk menjelaskan hak-hak dasar kepada tersangka. Ini yang tidak dilakukan kepada Miranda, sehingga ia keberatan bila pengakuannya dihadapan Polisi dijadikan sebagai alat bukti untuk menjeratnya sendiri.

Saat kasus ini masuk ke Mahkamah Agung, justru terjadi pergeseran fokus: bukti-bukti atas pengakuan Miranda yang diperoleh tanpa penjelasan hak-hak hukum tersangka akhirnya dipersoalkan. Dan Trish, yang tengah mencari keadilan atas pelaku yang merusak hidupnya, harus menghadapi kenyataan bahwa sistem hukum sering kali menempatkan dirinya sebagai pelengkap dalam drama besar hak-hak tersangka.

Pembahasan dan Kekuatan Film

Miranda’s Victim berhasil menyuguhkan potret emosi mendalam yang dihadapi seorang korban di ruang sidang, lengkap dengan konflik hukum yang tidak sederhana. Berikut beberapa kekuatan dan kelemahan yang mencolok dalam film ini:

1, Akting yang Mengesankan dan Karakterisasi yang Kuat

Abigail Breslin tampil memukau sebagai Trish, korban yang penuh luka tetapi berusaha bertahan dalam sistem yang kerap tak berpihak padanya. Karakter Miranda sendiri juga cukup tegas diperankan, membawa penonton pada dilema yang dialami: keadilan atau hak hukum untuk tersangka? Dua sisi yang memang seolah-olah terpisah tetapi saling bergantung.

2. Gambaran Penerapan Sistem Hukum 

Dari awal hingga akhir, film ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum di Amerika pada era itu berpusat pada prosedur formal tanpa peduli dampaknya terhadap korban. Ketegangan di ruang sidang terlihat saat argumen demi argumen disampaikan untuk menentukan hak hukum siapa yang lebih perlu dijunjung tinggi.

3. Alur Cerita Lambat dan Terlalu Mendetail

Penonton mungkin menemukan beberapa adegan yang berjalan lambat karena fokus pada prosedur yang terlalu teknis. Hal ini membuat film terasa berat dan membutuhkan kesabaran. Meski begitu, bagi para penggiat hukum, detail ini justru bisa menjadi titik refleksi yang menarik.

***

Miranda Rule vs Hak Tersangka di Indonesia (KUHAP)

Nah, Miranda Rights ini di Amerika memang memberikan perlindungan hak tersangka. Polisi di sana wajib memberi tahu hak-hak tersangka, seperti hak untuk tetap diam dan hak untuk didampingi penasihat hukum. Ini dilakukan agar setiap tersangka mengetahui hak-hak dasarnya, sehingga tak mudah terjebak dalam interogasi tanpa perlindungan hukum.

Sedangkan di Indonesia, hak-hak tersangka dalam proses hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ada beberapa kesamaan antara Miranda Rule di AS dengan KUHAP yang berlaku di sini, antara lain:

1. Hak atas Pendampingan Penasihat Hukum

Pasal 54 KUHAP menjamin hak tersangka untuk didampingi pengacara selama pemeriksaan, mirip dengan hak atas penasihat hukum dalam Miranda Rule. Bahkan dalam kasus berat, Indonesia menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma bagi tersangka yang tak mampu.

2. Hak untuk Menolak Menjawab Pertanyaan yang Menggiring pada Pengakuan Diri Sendiri

Meskipun KUHAP tak eksplisit menyebutkan hak untuk diam, Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa tersangka tidak diwajibkan membuktikan kesalahan dirinya sendiri, suatu prinsip yang sejajar dengan konsep "non-self-incrimination" pada Miranda Rule.

3. Hak untuk Mengetahui Apa yang Dituduhkan

KUHAP mengatur hak tersangka untuk mengetahui tuduhan yang dihadapinya. Bedanya, di Indonesia pihak kepolisian wajib menjelaskan dasar penangkapan dan penahanan sejak awal, untuk memastikan setiap tersangka menyadari sepenuhnya kasus yang mereka hadapi.

***

Refleksi: Antara Hak dan Keadilan

Hak-hak tersangka tentu perlu dihormati. Namun, sebagaimana terlihat dalam Miranda’s Victim, sistem yang terlalu fokus pada prosedur hukum kadang mengesampingkan hak-hak korban yang mencari keadilan. Trish menjadi korban ganda, korban kekerasan seksual dan korban proses hukum yang mengedepankan prosedur daripada rasa kemanusiaan.

Di Indonesia, KUHAP memang memberi ruang untuk hak tersangka, tetapi penting pula bagi para aparat hukum agar hak-hak korban tak kalah diperhatikan. Sehingga, keadilan bukan hanya sebatas memenuhi prosedur hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak bagi semua pihak yang terlibat.

***

Miranda’s Victim adalah sebuah sajian penting bagi para mahasiswa hukum dan praktisi hukum yang ingin memahami lebih dalam tentang lahirnya hak tersangka dalam proses hukum. Film ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana sistem hukum harus terus seimbang dalam memperlakukan tersangka maupun korban. 

Sebagai penonton, kita diajak bertanya: keadilan seperti apa yang sejatinya kita inginkan?